TATA TERTIB PADA MUSYAWARAH BESAR
KERUKUNAN KELUARGA BERUTALLASA (KKB)
KEC. BIRINGBULU KAB. GOWA
PERIODE 2014-2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Tata
tertib ini adalah dalam pelaksanaan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa
selanjutnya disingkat MUBES KKB PERIODE
2014-2016
BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 2
Nama
Forum ini
bernama Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa periode 2014-2016
Pasal 3
Waktu dan Tempat
MUBES
KKB PERIODE 2014-2016 dilaksanakan pada hari ....... tanggal
......Januari 2017
bertempat di
BAB III
WEWENANG
Pasal 4
Wewenang
Mendengar
dan membahas pada Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa periode
2014-2016
BAB IV
PESERTA
Pasal 5
Peserta Mubes
Peserta
Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa terdiri dari peserta penuh dan
peserta peninjau
1.
Peserta
penuh adalah anggota Kerukunan Keluarga Berutallasa
2.
Peserta
peninjau adalah undangan dan simpatisan
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 6
Hak Peserta
1.
Peserta
penuh adalah memiliki hak bicara dan hak suara
2.
Peserta
peninjau adalah hanya memiliki hak bicara
3.
Hak
suara adalah hak setiap peserta penuh
- Hak bicara adalah hak setiap peserta
Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga periode 2014-2016 untuk mengemukakan pendapat,
tanggapan dan sanggahan terhadap masalah yang dibahas dalam persidangan.
- Peserta dapat berbicara atas izin
pimpinan sidang
Pasal 7
Kewajiban Peserta
1.
Peserta
Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga mentaati tata tertib yang ditetapkan.
2.
Segala
keputusan sidang sifatnya mengikat dan kewajiban dilaksanakan
- Berpakaian rapi dan sopan
- Menghargai pendapat orang lain dan
mengeluarkan pendapat secara sopan.
- Meminta izin secara lisan jika hendakmeninggalkan
forum
- Mengisi daftar hadir
- Dilarang tidur dalam forum.
Pasal 8
Quorum
1.
Sidang
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta penuh yang mengisi daftar hadir
2.
Jika
Quorum tidak dipenuhi maka sidangdi tunda 2 x 30 menit setelah itu sidang dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan kembali.
BAB VI
SIDANG-SIDANG
Pasal 9
Jenis-jenis sidang
Sidang-sidang
terdiri dari:
1.
Sidang
pleno
2.
Sidang
komisi
BAB VI
PIMPINAN SIDANG
Pasal 10
Pimpinan
sidang terdiri dari:
1.
Streering
commite (SC) sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru berbentuk presidium
2.
Presidium
sidang yaiutu yang dipilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta dari
musyawarah besar Kerukunan Keluarga Berutallasa (KKB) Gowa.
BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG
Pasal 11
Tugas
1.
Streering
commite bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sidang
2.
Presidium
sidang mengarahkan dan mengatur jalanya persidangan
Pasal 12
Wewenang
Tugas
Streering
commite/Presidium sidang berwenang:
1.
Mengskorsing
persidangan apabila tidak memungkinkan untuk tidak dilanjutkan berdasarkan
pertimbangan peserta sidang
2.
Mengesahkan
dan menetapkan hasil-hasil sidang
3.
Memberikan
teguran kepada peserta sidang yang dianggap dapat mengganggu jalannya
persidangan.
BAB VII
KEPUTUSAN
Pasal 13
1.
Keputusan
dianggap sah, jika keputusan memenuhi Quorum.
2.
Keputusan
diambil dengan jalan musyawarah mufakat
3.
Apabila
point 2 tidaktercapai maka keputusan diambil melalui voting
4.
Apabila point 3 tidak tercapai maka keputusan di serahkan
ke pimpinan sidang dan selanjutnya keputusan di anggap sah.
5.
Ketetapan
keputusan disahkan melalui pembacaan konsederan dan ditandai dengan pengetukan palu
oleh pimpinan sidang.
BAB VI
SANKSI
Pasal 14
1.
Peserta
yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diberi teguran oleh pimpinan sidang
2.
Peserta
yang telah mendapatkan teguran sebanyak tiga kali dant idak diindahkan, maka pimpinan
sidang berhak mengeluarkan dari forum persidangan.
3.
Peserta
yang dianggap menggangu jalannya forum akan dikenakan sanksi 3 kali teguran
oleh steering comitee/pimpinan sidang:
a.
Teguran
pertama berupa teguran lisan
b.
Teguran
kedua berupa teguran tertulis
c.
Teguran
ketiga berupa pencabutan hak suara dan hak bicara
BAB VII
PENUTUP
Pasal 15
1.
Tata
tertib ini dibuat untuk dijadikan pedoman agar Musyawarah Besar kerukunan
Keluarga Berutallasa
Periode 2014-2016 dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
2.
Tata
tertib in iberlaku sejak tanggal ditetapkannya.