Senin, 02 Januari 2017

TATA TERTIB PADA MUSYAWARAH BESAR KERUKUNAN KELUARGA BERUTALLASA (KKB)




TATA TERTIB PADA MUSYAWARAH BESAR
KERUKUNAN KELUARGA BERUTALLASA (KKB)
KEC. BIRINGBULU KAB. GOWA
PERIODE 2014-2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Tata tertib ini adalah dalam pelaksanaan Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa selanjutnya disingkat  MUBES KKB PERIODE 2014-2016

BAB II
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
Pasal 2
Nama

Forum ini bernama Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa periode 2014-2016

Pasal 3
Waktu dan Tempat

MUBES KKB PERIODE 2014-2016 dilaksanakan pada hari ....... tanggal ......Januari 2017 bertempat di 

BAB III
WEWENANG
Pasal 4
Wewenang
Mendengar dan membahas pada Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa periode 2014-2016

BAB IV
PESERTA
Pasal 5
Peserta Mubes

Peserta Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Berutallasa terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau
1.    Peserta penuh adalah anggota Kerukunan Keluarga Berutallasa
2.    Peserta peninjau adalah undangan dan simpatisan




BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 6
Hak Peserta

1.    Peserta penuh adalah memiliki hak bicara dan hak suara
2.    Peserta peninjau adalah hanya memiliki hak bicara
3.    Hak suara adalah hak setiap peserta penuh
  1. Hak bicara adalah hak setiap peserta Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga periode 2014-2016 untuk mengemukakan pendapat, tanggapan dan sanggahan terhadap masalah yang dibahas dalam persidangan.
  2. Peserta dapat berbicara atas izin pimpinan sidang

Pasal 7
Kewajiban Peserta

1.    Peserta Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga mentaati tata tertib yang ditetapkan.
2.    Segala keputusan sidang sifatnya mengikat dan kewajiban dilaksanakan
  1. Berpakaian rapi dan sopan
  2. Menghargai pendapat orang lain dan mengeluarkan pendapat secara sopan.
  3. Meminta izin secara lisan jika hendakmeninggalkan forum
  4. Mengisi daftar hadir
  5. Dilarang tidur dalam forum.


Pasal 8
Quorum

1.    Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta penuh yang mengisi daftar hadir
2.    Jika Quorum tidak dipenuhi maka sidangdi tunda 2 x 30 menit setelah itu sidang dinyatakan  sah dan dapat dilanjutkan kembali.

BAB VI
SIDANG-SIDANG
Pasal 9
Jenis-jenis sidang

Sidang-sidang terdiri dari:
1.    Sidang pleno
2.    Sidang komisi




BAB VI
PIMPINAN SIDANG
Pasal 10

Pimpinan sidang terdiri dari:
1.    Streering commite (SC) sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru berbentuk presidium
2.    Presidium sidang yaiutu yang dipilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta dari musyawarah besar Kerukunan Keluarga Berutallasa (KKB) Gowa.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG
Pasal 11
Tugas

1.    Streering commite bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sidang
2.    Presidium sidang mengarahkan dan mengatur jalanya persidangan

Pasal 12
Wewenang
Tugas

Streering commite/Presidium sidang berwenang:
1.    Mengskorsing persidangan apabila tidak memungkinkan untuk tidak dilanjutkan berdasarkan pertimbangan peserta sidang
2.    Mengesahkan dan menetapkan hasil-hasil sidang
3.    Memberikan teguran kepada peserta sidang yang dianggap dapat mengganggu jalannya persidangan.

BAB VII
KEPUTUSAN
Pasal 13

1.    Keputusan dianggap sah, jika keputusan memenuhi Quorum.
2.    Keputusan diambil dengan jalan musyawarah mufakat
3.    Apabila point 2 tidaktercapai maka keputusan diambil melalui voting
4.    Apabila point 3 tidak tercapai maka keputusan di serahkan ke pimpinan sidang dan selanjutnya keputusan di anggap sah.
5.    Ketetapan keputusan disahkan melalui pembacaan konsederan dan ditandai dengan pengetukan palu oleh pimpinan sidang.






BAB VI
SANKSI
Pasal 14

1.    Peserta yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diberi teguran oleh pimpinan sidang
2.    Peserta yang telah mendapatkan teguran sebanyak tiga kali dant idak diindahkan, maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan dari forum persidangan.
3.    Peserta yang dianggap menggangu jalannya forum akan dikenakan sanksi 3 kali teguran oleh steering comitee/pimpinan sidang:
a.    Teguran pertama berupa teguran lisan
b.    Teguran kedua berupa teguran tertulis
c.    Teguran ketiga berupa pencabutan hak suara dan hak bicara

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

1.    Tata tertib ini dibuat untuk dijadikan pedoman agar Musyawarah Besar kerukunan Keluarga Berutallasa Periode 2014-2016 dapat berjalan dengan tertib dan teratur.
2.    Tata tertib in iberlaku sejak tanggal ditetapkannya.

















Struktur organisasi Kerukunan Keluarga Berutallasa